Liputan6.com, Surabaya - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melantik 17 Bupati dan Wakil Bupati serta wali kota dan wakil Wali kota hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (26/2/2021).
Khofifah meminta kepada para Kepala Daerah yang baru saja dilantik untuk bekerja cepat, tepat dan detail. Tidak hanya itu, seperti tagline di Pemprov Jatim yakni Cettar (Cepat, Efektif, Tanggap, Transparan, Akuntabel dan Responsif).
Para Kepala Daerah juga diminta untuk memperhatikan aspek akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan lublik yang cepat, sebagai bagian yang penting.
"Ada hal yang harus kita lakukan yakni bersinergi dan kolaborasi. Apabila para Kepala Daerah membutuhkan spesific knowledge atau spesific skill, kita bisa diskusi pengayaan untuk saling memberi penguatan," ujarnya.
Selain itu, Khofifah berpesan kepada para bupati dan wali kota dan wakilnya untuk memastikan percepatan pencairan dana desa. Diharapkan dana desa ini dapat terealisir pencairannya sebesar 40 persen pada Triwulan I Tahun 2021 ini. Selain itu bagi kabupaten yang belum menyelesaikan Perbup mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa Tahun 2021, untuk segera dirampungkan.
"Percepatan pencairan dana desa ini penting dilakukan mengingat 60, 82 PDRB Jawa Timur di Tahun 2020 adalah konsumsi rumah tangga. Artinya, pencairan dana desa ini dibutuhkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat terutama masyarakat perdesaan," ujarnya.
"Ditambah dana desa ini berkaitan juga dengan posko PPKM Mikro di desa-desa sesuai Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2021. Dengan begitu akan memberikan multiplier effect, sehingga akan ada pertumbuhan yang bisa dibangun di masing-masing daerah,” ucapnya.
Menurut Khofifah, penyelenggaraan Pilkada 9 Desember 2020 lalu sekaligus membuktikan kepada semua pihak, bahwa kekhawatiran terjadinya kluster baru pillkada tidak terjadi. Bahkan berdasarkan data Desk Pilkada Jawa Timur, angka partisipasi masyarakat di Jawa Timur saat pilkada serentak Tahun 2020 lalu mencapai 67,68 persen meskipun saat pandemi Covid-19, meningkat dibanding pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 sebesar 66,92 persen.
“Itu artinya bapak ibu Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota begitu kuat mendapatkan kepercayaan dari masyarakat karena partisipasi mereka luar biasa, artinya besar harapan mereka kepada Bapak Ibu sekalian,” kata Khofifah.
Sampaikan Visi Misi di Daerah Masing-Masing
Khofifah menyampaikan, usai pelantikan para Bupati/Walikota ini akan segera menyampaikan visi misinya kepada DPRD kabupaten/kota. Untuk itu dirinya meminta agar RPJMD kabupaten/kota dapat segera disahkan serta seiring dan selaras dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN pusat.
“Proses pelantikan ini akan mengantarkan awal dari perjalanan sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Tentu harapannya disegerakan penyusunan RPJMD, RKPD di masing-masing daerah,” kata Khofifah.
Bahwa dalam RPJMN yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), lanjut Khofifah, terdapat reformasi Sistem Kesehatan Nasional. RKP ini juga telah dijabarkan dalam RKPD Provinsi dan RKPD kabupaten/kota. Untuk itu Khofifah meminta agar RPJMD kabupaten/kota berseiring dengan perubahan RKP pusat dan RKPD tingkat provinsi.
“Dengan demikian ada penyelarasan perencanaan pembangunan antara pusat, provinsi dan kabupaten atau kota, supaya persambungan program ini bisa memberikan efek yang signifikan lagi,” terangnya.