Program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) Kota Bogor secara resmi di launching Wali Kota Bogor, Bima Arya, di UPTD IPAL Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Selasa (15/6). Program ini masuk adalah tiga prioritas utama Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia, infrastruktur dan reformasi birokrasi.
Khusus meningkatkan kualitas hidup manusia kata Bima Arya, hal tersebut bukanlah sesuatu yang mudah. Sebab, bukan hanya sekedar membangun infrastruktur namun juga ikhtiar membangun kultur atau kebiasaan.
"Dan hari ini kita fokus pada dua hal tersebut, infrastruktur dan kultur. Saya melihat bahwa ikhtiar ini bukan sekedar membangun infrastruktur dengan sistem teknologinya, tetapi juga harus diiringi bagaimana ikhtiar kita bisa bersama membangun edukasi berkesinambungan terkait kebiasaan warga untuk melengkapi inovasi fisik dan aplikasinya," kata Bima Arya, dalam keterangannya.
Melalui Program LLTT Bima berpandangan, secara tidak langsung menjadi jawaban atas peningkatan kualitas hidup warga, yaitu terkait sanitasi dan urusan limbah.
Sebab, ketika warga diminta untuk mengubah kultur tetapi infrastrukturnya tidak dipersiapkan atau disediakan, maka hasilnya kurang maksimal.
Menurut Bima, Program LLTT cocok dengan semangat Kota Bogor yakni Smart City. Ke depan infrastruktur yang ada secara bertahap akan terus dibangun dan disempurnakan, termasuk dengan layanannya.
Dalam kesempatan itu, ia meminta perangkat daerah terkait untuk terus mengawal dan diharapkan tidak terhenti karena faktor teknis. Salah satunya melalui kerja sama dengan pihak lain.
Dia menekankan, membangun kebiasaan dan membangun kultur adalah perjuangan semua pihak, selain membangun infrastruktur. Pada akhirnya ikhtiar yang dilakukan diharapkan bukan hanya sebatas soal kesehatan dan kualitas hidup, tetapi juga kesejahteraan.
"Jika sistem yang ada sudah berjalan dan kebiasaan sudah diubah, maka akan memberikan dampak bagi kesejahteraan melalui PAD, baik secara tidak langsung atau secara langsung," kata dia.
Direktur Sanitasi, Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian PUPR, Prasetyo menyatakan, pemerintah pusat melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 telah mengamanatkan adanya peningkatan akses sanitasi.
Diharapkan, pada tahun 2024 sebanyak 90 persen rumah tangga mendapatkan akses sanitasi layak atau di dalamnya 15 persen akses sanitasi aman yang didukung program penyedotan lumpur tinja terjadwal.
"Serta ada target penurunan angka buang air sembarangan hingga nol persen," kata dia.
Pada tahun 2019 telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 terkait standar pelayanan minimal yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan pengolahan air limbah domestik.
Adapun dalam penerapannya telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 tahun 2018 di mana kualitas pelayanan yang dipersyaratkan dan dapat dikategorikan sebagai pelayan minimal sudah tidak lagi cukup dengan memiliki akses layak, tetapi harus dipenuhi minimal dengan akses aman, baik akses aman perkotaan mau pun akses aman pedesaan.
Prasetyo menyebutkan, berdasarkan data tahun 2020 capaian akses limbah domestik nasional untuk akses sanitasi layak masih berada pada angka 79,53 persen di mana di dalamnya ada 7,6 persen akses aman.
Untuk itu dibutuhkan suatu strategi dan upaya percepatan atau akselerasi untuk pencapaian target RPJMN dan juga pemenuhan standar pelayanan minimal bagi seluruh warga Indonesia tanpa terkecuali.
Salah satu strategi untuk mencapai target RPJMN dan standar pelayanan minimal tersebut adalah dengan meningkatkan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik dengan akses aman dapat dilakukan melalui sistem air limbah domestik terpusat (SPALDT), di mana air limbah yang berasal dari dari toilet, dapur mau pun dari kamar mandi dialirkan melalui jaringan perpipaan menuju instalasi pengolahan limbah domestik untuk diolah.
Selain itu, akses aman juga dapat dilakukan melalui sistem pengelolaan air limbah domestik setempat (SPALDS) secara lengkap yang disedot secara berkala dan diolah instalasi pengolahan lumpur tinja atau IPLT.
“Salah satu kunci utama dari penyelenggaraan air limbah domestik adalah kualitas pelayanan," jelasnya.
Keberadaan tata kelola pelayanan yang baik dan profesional untuk pengelolaan SPALD Terpusat maupun SPALD Setempat menjadi mutlak diperlukan. Tidak sekedar infrastruktur semata tapi juga menjamin Infrastruktur yang sudah terbangun dapat dimanfaatkan dengan optimal.
"Sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat serta memenuhi kualitas pengolahan yang dipersyaratkan sehingga air limbah domestik yang diolah sudah aman untuk dibuang kembali ke lingkungan," kata Prasetyo