Utusan dari ASEAN mengadakan pembicaraan dengan junta Myanmar pada Jumat (4/6) waktu setempat. Pemimpin junta, Jenderal Min Aung Hlaing menemui langsung utusan ASEAN ini.
Sementara pihak ASEAN diwakili Menteri Luar Negeri Brunei Darussalam Erywan Pehin Yusof dan Sekretaris Jenderal ASEAN Lim Jock Hoi.
Dikutip dari AFP, Sabtu (5/6), dalam pertemuan itu, Min Aung Hlaing memastikan junta akan mengadakan pemilihan baru ketika "situasi telah kembali normal," tanpa memberikan rincian lebih lanjut.
Junta sebelumnya mengatakan akan mengadakan pemilihan umum dalam waktu dua tahun, setelah mereka merebut kekuasaan sipil pimpinan Aung San Suu Kyi atas kecurangan pemilihan 2020.
Lebih dari 800 orang tewas sejak kudeta dilancarkan militer pada Februari 2021, dan pertempuran telah berkobar dengan beberapa kelompok pemberontak etnis.
ASEAN telah memimpin upaya diplomatik untuk menyelesaikan krisis di Myanmar, tetapi blok regional tidak dikenal karena pengaruh diplomatiknya, dan para pengamat mempertanyakan seberapa efektif hal itu dapat mempengaruhi krisis di negara itu.
Min Aung Hlaing menghadiri pertemuan dengan para pemimpin negara-negara ASEAN di Jakarta pada April lalu. Menjadikan perjalanan luar negeri pertamanya sejak merebut kekuasaan.
Setelah pertemuan itu, para pemimpin mengeluarkan pernyataan "lima poin konsensus" yang menyerukan "penghentian segera kekerasan" dan kunjungan ke Myanmar oleh utusan khusus regional.
Namun sang jenderal dalam wawancara televisi mengatakan, Myanmar belum siap mengadopsi rencana tersebut. Seorang utusan khusus belum ditunjuk, dan kekerasan terus berlanjut di seluruh negeri.
Terkait pertemuan utusan ASEAN dengan junta militer, kelompok pemerintah bayangan yang terdiri dari mantan anggota parlemen dan politisi Liga Nasional untuk Demokrasi besutan Suu Kyi, juga meminta adanya pertemuan dengan mereka.
Namun, tidak jelas apakah utusan ASEAN berencana bertemu dengan anggota pemerintahan bayangan, yang oleh junta ditetapkan sebagai "teroris" ini.