Penawaran program pensiun dini di maskapai penerbangan Garuda Indonesia bak buah simalakama bagi karyawan. Mereka mesti melepas pekerjaan bila menerima, serta harus rela tak digaji jika tak mengambil opsi tersebut.
Merebaknya pandemi COVID-19 membikin kinerja keuangan maskapai pelat merah ini babak belur. Kondisi itu kian diperparah dengan makin menumpuknya utang karena beban operasional.
Direktur Utama Garuda, Irfan Setiaputra, memberi sinyal mereka yang memutuskan tak mengambil opsi ini untuk sementara kemungkinan tidak akan menerima gaji. Dalihnya, kondisi kas internal kini tengah memprihatinkan.
"Buat mereka yang tidak mengambil program ini tidak akan dibayarkan dulu penghasilannya. Kenapa saya sampaikan itu? Karena kondisi cash kita hari ini sangat mengkhawatirkan," kata Irfan dalam rapat internal perusahaan, Rabu (19/5).
Ia membeberkan, utang maskapai BUMN saat ini mencapai Rp 70 triliun. Jumlah ini diperkirakan bakal bertambah Rp 1 triliun tiap bulannya. Sedangkan pendapatan perusahaan disinyalir bakal terus menurun.
Yenny Wahid Minta Doa Agar Garuda Tak Pailit
Komisaris Independen Garuda Indonesia, Yenny Wahid, turut buka suara terkait masalah yang tengah membelit perusahaan. Menurutnya, manajemen kini tengah berjuang keras mengatasi persoalan tersebut.
"Banyak yang tanya soal Garuda. Saat ini kami sedang berjuang keras agar Garuda tidak dipailitkan. Problem warisan Garuda besar sekali, mulai dari kasus korupsi sampai biaya yang tidak efisien. Namun Garuda adalah national flag carrier kita. Harus diselamatkan. Mohon support & doanya," tulis Yenny Wahid dalam akun twitternya.
Komisaris Minta Garuda Diaudit untuk Usut Dugaan Korupsi
Anggota Dewan Komisaris Garuda Indonesia, Peter F Gontha, melalui akun facebooknya mengaku tidak sependapat dengan berbagai narasi buruk soal Garuda.
"Telah terjadi beraneka ragam narasi mengenai Garuda yang kita cintai antara lain: Garuda akan dibangkrutkan, karyawan tidak diperhatikan, awak pesawat akan diberhentikan, pensiun dini, dsb. Semua merupakan asumsi yang tidak bertanggung jawab karena belum disetujui Dewan Komisaris maupun Pemegang saham," tulis Peter dalam akun facebooknya.
Peter mengatakan Garuda Indonesia tidak boleh dibangkrutkan. Pemerintah bersama pemegang saham lain, kata dia, harus bisa menyelamatkan Garuda.
"Tapi saya meminta, di samping kesalahan manajemen selama 20 tahun terakhir, saya meminta BPK, KPK, KEJAKSAAN, KEPOLISIAN atau siapa pun untuk melakukan audit forensik mengenai korupsi yang terjadi di Garuda selama ini," tulis Peter.
Ada beberapa poin yang dia sampaikan terkait dugaan korupsi dan tidak efisiennya perusahaan. Pertama, soal mengapa harga sewa pesawat Garuda Indonesia bisa hampir dua kali lebih mahal dari harga pasar.
Kedua, mengapa sampai terjadi pembelian pesawat yang salah dan tidak tepat untuk tujuannya. Ketiga, mengapa terjadi banyak hal yang tidak efisien di Garuda.